KABUPATEN BANTAENG GELAR MUSRENBANG RKPD 2022
Jum'at, 5 Februari 2021, Pemerintah Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, melaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2022 tingkat kecamatan di Gedung Balai Kartini. Musrenbang adalah wadah bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan menyelaraskan pembangunan antarwilayah. Kegiatan dibuka Wakil Bupati Bantaeng H. Sahabuddin.
Dalam sambutannya, Sahabuddin mengatakan, RKPD Kabupaten Bantaeng tahun 2022 merupakan pelaksanaan RPJMD pada tahun ke-4 (empat) dalam periode 2018-2023. Pada tahun 2022 ini pembangunan Kab. Bantaeng menitikberatkan pada pembangunan dan pengembangan perekonomian daerah yang lebih luas. Mengusung tema “Pengembangan perekonomian daerah yang pro rakyat dan agroindustri yang berkelanjutan”, ia mengharapkan Musrenbang RKPD tingkat kecamatan dapat menghasilkan kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan ekonomi.
“Kita butuh perencanaan yang baik serta perlu dikembangkan sinergi antar perangkat daerah dan perangkat wilayah. Oleh karena itu, ke depan diharapkan tidak ada lagi perangkat daerah yang bekerja sendiri-sendiri, tidak ada lagi perangkat daerah yang membuat kegiatan tanpa memakai data yang akurat,” ujarnya.
Kegiatan Musrenbang RKPD tahun 2022 juga dihadiri anggota DPRD Kabupaten Bantaeng, SKPD, para Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kabupaten Bantaeng beserta delegasi masing-masing Desa dan Kelurahan.
Kepala Bappeda Muh. Dmiati Nongpa mengatakan tujuan Musrenbang kali ini adalah membahas dan menyepakati usulan rencana kerja pembangunan desa dan kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan bersangkutan, membahas dan menyepakati kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan yang belum mencakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa, dan menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi prangkat daerah kabupaten/kota.
Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng Hamsyah Ahmad dalam sambutannya mengatakan pihaknya berkomitmen memprioritaskan 4 poin, yaitu kemiskinan, peningkatan infrastruktur secara merata, kesehatan masyarakat, dan kesiapan pangan.*/**
