PSN Rejection in Front of Deputy Minister of Human Rights

Hundreds of indigenous people affected by the National Strategic Project (PSN) voiced their rejection of the PSN in front of the Deputy Minister of Human Rights, Mugiyanto Sipin, at the Merauke Solidarity Consolidation event on March 14, 2025. The event was also attended by the Chairperson of the National Human Rights Commission (Komnas HAM), Atnike Sigiro.

The Merauke Solidarity Consolidation event was held at the Petrus Vertenten MSC Center, Jalan Raya Cigombong, Kelapa Lima Village, Merauke District, South Papua, from March 11 to 14, 2025.

The event was attended by more than 250 people, including representatives from NGOs and indigenous communities affected by the PSN from across Indonesia. Participating NGOs included Bentala Pusaka, YLBHI, Walhi, the Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago (AMAN), Trend Asia, KPA, and LBH.

Indigenous community representatives present at the event included those affected by the food estate project in North Sumatra, Central Kalimantan, Keerom-Papua, Merauke, and Mappi, South Papua. Also in attendance were communities impacted by the Rempang Eco City project in the Riau Islands and the Nusantara Capital City (IKN) project in East Kalimantan.

Additionally, communities affected by the Poco Leok geothermal project in East Nusa Tenggara and the extractive industry projects for energy plantations and bioenergy in Jambi were present. Other affected communities included those from Fakfak and Teluk Bintuni in West Papua, as well as those impacted by the expansion of palm oil plantations throughout Papua.

Merauke, which hosted the consolidation event, is currently facing PSN expansion through the clearing of 2 million hectares of land. This project, initiated under President Joko Widodo, is now being continued by President Prabowo Subianto. The large-scale land clearing has extensive impacts on indigenous communities and threatens the preservation of Papua's forests.

PSN has been implemented in various regions of Indonesia since 2016. Since then, numerous issues have arisen as the project has led to the displacement of indigenous people from their customary lands. Furthermore, PSN has caused widespread forest and environmental destruction.

A report from the National Human Rights Commission (Komnas HAM) states that PSN has resulted in various human rights violations. The project has also bypassed many legal norms and regulations, leading to the obstruction and violation of human rights.

The implementation of PSN has been carried out without involving local communities, ultimately triggering agrarian conflicts. Repressive measures in conflict areas associated with PSN continue to add to the record of human rights violations in Indonesia.

Masyarakat Adat Serukan Penolakan PSN di Depan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia

Ratusan masyarakat adat korban Proyek Strategis Nasional (PSN) menyerukan penolakan PSN di hadapan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto Sipin di acara Konsolidasi Solidaritas Merauke pada 14 Maret 2025. Dalam acara tersebut juga hadir Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Sigiro.

Acara Konsolidasi Solidaritas Merauke diadakan di Petrus Vertenten MSC center, Jalan Raya Cigombong, Kampung Kelapa Lima, Kecamatan Merauke, Papua Selatan pada 11-14 Maret 2025.

Acara tersebut dihadiri lebih dari 250 orang dari perwakilan NGO dan masyarakat adat korban PSN dari seluruh Indonesia. NGO yang hadir antara lain Bentala Pusaka, YLBHI, Walhi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Trend Asia, KPA dan LBH.

Sedangkan perwakilan masyarakat yang hadir di acara tersebut adalah masyarakat terdampak proyek food estate di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Keerom - Papua, Merauke dan Mappi, Papua Selatan. Kemudian masyarakat terdampak PSN proyek Rempang Eco City di Kepulauan Riau dan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. 

Juga ada masyarakat korban PSN proyek geothermal Poco Leok di Nusa Tenggara Timur dan proyek industri ekstraktif hutan tanaman energi dan bioenergi di Jambi. Kemudian masyarakat korban PSN di Fakfak dan Teluk Bintuni, Papua Barat, serta ekspansi perkebunan sawit di seluruh tanah Papua. 

Merauke yang menjadi tuan rumah konsolidasi tersebut saat ini sedang menghadapi ekspansi PSN berupa pembukaan lahan seluas 2 juta hektare. Proyek tersebut adalah warisan Presiden Joko Widodo yang kini diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pembukaan lahan secara masif itu berdampak luas terhadap masyarakat adat sekaligus mengancam kelestarian hutan Papua.

PSN mulai dijalankan di berbagai daerah di Indonesia sejak 2016. Sejak saat itu berbagai persoalan muncul karena proyek ini menyebabkan masyarakat adat terusir dari tanah ulayat mereka. Selain itu, PSN juga menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan secara masif.

Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan PSN menimbulkan pelbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. PSN juga telah menerabas banyak norma dan ketentuan perundang-undangan, hingga berimbas pada penghalangan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pelaksanaan PSN juga dilakukan tanpa pelibatan rakyat yang pada akhirnya memicu konflik agraria. Pendekatan represif di wilayah PSN yang berkonflik terus menambah catatan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.