Submission of Signature of PSN Rejection

Representatives from the Merauke Solidarity Consolidation participants submitted a fabric containing signatures of residents rejecting the National Strategic Project (PSN) to the Deputy Minister of Human Rights, Mugiyanto Sipin, and the Chairperson of the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), Atnike Sigiro, on March 14, 2025. The Merauke Solidarity Consolidation event was held at the Petrus Vertenten MSC Center, Jalan Raya Cigombong, Kelapa Lima Village, Merauke District, South Papua, from March 11 to 14, 2025.

The event was attended by more than 250 people representing NGOs and indigenous communities affected by the PSN from across Indonesia. Among the participating NGOs were Bentala Pusaka, YLBHI, Walhi, the Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago (AMAN), Trend Asia, KPA, and LBH.

Representatives of affected communities present at the event included those impacted by the food estate project in North Sumatra, Central Kalimantan, Keerom - Papua, Merauke, and Mappi, South Papua. Additionally, there were representatives from communities affected by the Rempang Eco City project in the Riau Islands and the Nusantara Capital City (IKN) project in East Kalimantan.

Other affected communities included those impacted by the Poco Leok geothermal project in East Nusa Tenggara and the extractive industry projects involving energy plantations and bioenergy in Jambi. There were also community representatives from PSN-affected areas in Fakfak and Bintuni Bay, West Papua, as well as those impacted by palm oil plantation expansion across the Papua region.

Merauke, which hosted the consolidation event, is currently facing PSN-driven land clearing on a massive scale, covering 2 million hectares. This project, a legacy of President Joko Widodo, is now being continued by President Prabowo Subianto. The large-scale land clearing significantly affects indigenous communities and threatens the sustainability of Papua's forests.

The PSN initiative has been implemented across various regions in Indonesia since 2016. Since then, numerous issues have emerged as the project has led to the displacement of indigenous communities from their customary lands. Furthermore, the PSN has caused extensive forest and environmental destruction.

A report from the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) states that the PSN has resulted in various forms of human rights violations. The project has also bypassed numerous legal norms and regulations, resulting in the obstruction and violation of human rights.

The implementation of the PSN has been conducted without involving local communities, ultimately triggering agrarian conflicts. Repressive approaches in PSN-conflicted areas have further added to the record of human rights violations in Indonesia.

Penyerahan Tanda Tangan Penolakan PSN

Perwakilan dari peserta Konsolidasi Solidaritas Merauke menyerahkan kain berisi tanda tangan warga menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) ke Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto Sipin dan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Sigiro pada 14 Maret 2025. Acara Konsolidasi Solidaritas Merauke diadakan di Petrus Vertenten MSC center, Jalan Raya Cigombong, Kampung Kelapa Lima, Kecamatan Merauke, Papua Selatan pada 11-14 Maret 2025.

Acara tersebut dihadiri lebih dari 250 orang dari perwakilan NGO dan masyarakat adat korban PSN dari seluruh Indonesia. NGO yang hadir antara lain Bentala Pusaka, YLBHI, Walhi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Trend Asia, KPA dan LBH.

Sedangkan perwakilan masyarakat yang hadir di acara tersebut adalah masyarakat terdampak proyek food estate di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Keerom - Papua, Merauke dan Mappi, Papua Selatan. Kemudian masyarakat terdampak PSN proyek Rempang Eco City di Kepulauan Riau dan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. 

Juga ada masyarakat korban PSN proyek geothermal Poco Leok di Nusa Tenggara Timur dan proyek industri ekstraktif hutan tanaman energi dan bioenergi di Jambi. Kemudian masyarakat korban PSN di Fakfak dan Teluk Bintuni, Papua Barat, serta ekspansi perkebunan sawit di seluruh tanah Papua. 

Merauke yang menjadi tuan rumah konsolidasi tersebut saat ini sedang menghadapi ekspansi PSN berupa pembukaan lahan seluas 2 juta hektare. Proyek tersebut adalah warisan Presiden Joko Widodo yang kini diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pembukaan lahan secara masif itu berdampak luas terhadap masyarakat adat sekaligus mengancam kelestarian hutan Papua.

PSN mulai dijalankan di berbagai daerah di Indonesia sejak 2016. Sejak saat itu berbagai persoalan muncul karena proyek ini menyebabkan masyarakat adat terusir dari tanah ulayat mereka. Selain itu, PSN juga menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan secara masif.

Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan PSN menimbulkan pelbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. PSN juga telah menerabas banyak norma dan ketentuan perundang-undangan, hingga berimbas pada penghalangan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pelaksanaan PSN juga dilakukan tanpa pelibatan rakyat yang pada akhirnya memicu konflik agraria. Pendekatan represif di wilayah PSN yang berkonflik terus menambah catatan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.