Response of the Deputy Minister of Human Rights on the PSN Case

The Deputy Minister of Human Rights, Mugiyanto Sipin, responded to reports from victims of the National Strategic Project (PSN) during the Merauke Solidarity Consolidation event on March 14, 2025. Mugiyanto stated that the Ministry of Human Rights would ensure the enforcement of human rights. He also mentioned that the ministry would convey input from the public and coordinate with other ministries and agencies related to the PSN program.

The Merauke Solidarity Consolidation event was held at the Petrus Vertenten MSC Center, Jalan Raya Cigombong, Kelapa Lima Village, Merauke District, South Papua, from March 11 to 14, 2025. The event was attended by more than 250 participants, including representatives from NGOs and indigenous communities affected by PSN from across Indonesia. Among the NGOs present were Bentala Pusaka, YLBHI, Walhi, the Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago (AMAN), Trend Asia, KPA, and LBH.

Representatives of affected communities included those impacted by the food estate project in North Sumatra, Central Kalimantan, Keerom-Papua, Merauke, and Mappi in South Papua. Other affected communities included those impacted by the Rempang Eco City project in the Riau Islands and the Nusantara Capital City (IKN) project in East Kalimantan.

Additionally, there were communities affected by the Poco Leok geothermal project in East Nusa Tenggara, the extractive industry of energy plantations and bioenergy in Jambi, as well as victims of PSN in Fakfak and Teluk Bintuni in West Papua and the expansion of palm oil plantations throughout Papua.

Merauke, as the host of the consolidation event, is currently facing the expansion of a PSN project involving the clearing of 2 million hectares of land. This project, initiated during President Joko Widodo's administration, is now being continued by President Prabowo Subianto. The massive land clearing has had a broad impact on indigenous communities and threatens the sustainability of Papua's forests.

PSN has been implemented in various regions of Indonesia since 2016. Since then, numerous issues have arisen as the project has led to the displacement of indigenous communities from their ancestral lands. Furthermore, PSN has caused widespread environmental and forest degradation.

A report by the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) indicates that PSN has resulted in various forms of human rights violations. The project has also disregarded numerous legal norms and regulations, leading to the obstruction and violation of human rights.

The implementation of PSN has been carried out without involving local communities, which has ultimately triggered agrarian conflicts. The use of repressive measures in conflict areas related to PSN continues to add to the record of human rights violations in Indonesia.

Tanggapan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia tentang Kasus PSN

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto Sipin menanggapi laporan para korban Proyek Strategis Nasional (PSN) di sela acara Konsolidasi Solidaritas Merauke pada 14 Maret 2025. Mugiyanto mengatakan Kementerian Hak Asasi Manusia akan memastikan penegakan hak asasi manusia. Dia juga mengatakan akan meneruskan masukan dari masyarakat sekaligus akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang terkait program PSN.

Acara Konsolidasi Solidaritas Merauke diadakan di Petrus Vertenten MSC center, Jalan Raya Cigombong, Kampung Kelapa Lima, Kecamatan Merauke, Papua Selatan pada 11-14 Maret 2025. Acara Konsolidasi Solidaritas Merauke dihadiri lebih dari 250 orang dari perwakilan NGO dan masyarakat adat korban PSN dari seluruh Indonesia. NGO yang hadir antara lain Bentala Pusaka, YLBHI, Walhi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Trend Asia, KPA dan LBH.

Sedangkan perwakilan masyarakat yang hadir di acara tersebut adalah masyarakat terdampak proyek food estate di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Keerom - Papua, Merauke dan Mappi, Papua Selatan. Kemudian masyarakat terdampak PSN proyek Rempang Eco City di Kepulauan Riau dan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. 

Juga ada masyarakat korban PSN proyek geothermal Poco Leok di Nusa Tenggara Timur dan proyek industri ekstraktif hutan tanaman energi dan bioenergi di Jambi. Kemudian masyarakat korban PSN di Fakfak dan Teluk Bintuni, Papua Barat, serta ekspansi perkebunan sawit di seluruh tanah Papua. 

Merauke yang menjadi tuan rumah konsolidasi tersebut saat ini sedang menghadapi ekspansi PSN berupa pembukaan lahan seluas 2 juta hektare. Proyek tersebut adalah warisan Presiden Joko Widodo yang kini diteruskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pembukaan lahan secara masif itu berdampak luas terhadap masyarakat adat sekaligus mengancam kelestarian hutan Papua.

PSN mulai dijalankan di berbagai daerah di Indonesia sejak 2016. Sejak saat itu berbagai persoalan muncul karena proyek ini menyebabkan masyarakat adat terusir dari tanah ulayat mereka. Selain itu, PSN juga menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan secara masif.

Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan PSN menimbulkan pelbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. PSN juga telah menerabas banyak norma dan ketentuan perundang-undangan, hingga berimbas pada penghalangan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pelaksanaan PSN juga dilakukan tanpa pelibatan rakyat yang pada akhirnya memicu konflik agraria. Pendekatan represif di wilayah PSN yang berkonflik terus menambah catatan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.