BEM Kota Jayapura: Transmigrasi Ancam Orang Asli Papua
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sembilan universitas di Kota Jayapura, Papua, menolak program transmigrasi ke Papua yang diusulkan pemerintah pusat dalam sebuah aksi damai pada 4 November 2024. Mereka menyuarakan kekhawatiran akan potensi dampak negatif yang dapat mengancam hak-hak Orang Asli Papua, termasuk risiko terjadinya genosida, etnosida, dan ekosida.
Presiden BEM Universitas Cenderawasih, Yanes Hisage mengatakan program transmigrasi ini berbahaya bagi keutuhan budaya dan identitas masyarakat Papua. Menurutnya, kehadiran transmigran dikhawatirkan akan mengancam adat istiadat masyarakat setempat. Yanes juga meminta agar Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman melakukan kajian mendalam terhadap wilayah yang direncanakan untuk ditempati transmigran. "Kami tidak butuh program transmigrasi, tetapi yang dibutuhkan adalah program yang memberdayakan masyarakat asli Papua, seperti peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang berkelanjutan. Kebijakan pembangunan harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua secara menyeluruh," kata Yanes.
BEM Kota Jayapura juga menyoroti kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan, seperti deforestasi dan hilangnya sumber daya alam, yang menjadi sumber penghidupan masyarakat adat Papua. Yanes mendesak enam pejabat gubernur di Papua untuk mengambil sikap tegas, sesuai amanat UU Otonomi Khusus (Otsus) No. 21 Tahun 2021, Bab XVII Pasal 61 Ayat 3, yang menyebutkan bahwa penempatan transmigran harus mendapat persetujuan gubernur.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Papua (DPRP) sementara, Herlin Beatrix Monim, bersama 30 anggota DPRP merespons aksi demonstrasi mahasiswa dengan menemui massa untuk menyerap aspirasi. "Ini hari pertama kerja, dan kami semua langsung turun begitu mendengar ada demo. Ini langkah yang baik untuk menerima dan menindaklanjuti pokok pikiran mereka tentang penolakan transmigrasi. Kami akan membahasnya bersama," ujar Herlin, menegaskan komitmen DPRP untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Papua.