Ketua KNPB Agus Kossay Bebas dari Lapas Abepura
Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Agus Kossay, terpidana kasus pengeroyokan dan penghasutan di Kabupaten Jayapura, bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Abepura, Kota Jayapura, Papua, pada Selasa, 3 September 2024. Ia dijemput sejumlah massa.
Agus Kossay menyampaikan kepada sejumlah wartawan bahwa setiap orang yang berbuat sesuatu harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Ia siap dengan konsekuendi itu sebab ia berbicara kebenaran. “Setelah saya bebas dari sini (Lapas), saya sebagai orang yang bicara tentang nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran di atas tanah ini, saya tetap berdiri di jalan itu dan tidak akan mundur sedikitpun sampai pembebasan itu terjadi," kata dia. "Selama itu belum terwujud kami akan terus bersuara,” lanjutnya.
Menurutnya, tantangan yang datang dari eksternal maupun internal dalam perjuangan selalu ada, namun itu sudah bisa bagi mereka. “Kita bicara soal hak. Tuhan berikan tanah dan kekayaan alam dan manusia ini untuk menentukan nasib sendiri. Hak tersebut tidak bisa diganggu mutlak oleh siapapun dan kepentingan apapun, jadi selama hak itu belum dijawab, maka kami akan terus bersuara. Kita tidak bicara soal pembangunan, ekonomi, dan Otsus, tapi kami bicara soal nilai manusia yang diinjak-injak oleh Negara dengan berbagai kepentingan di atas tanah ini,” kata dia lagi.
Dia melanjutkan, setelah keluar dari penjara kecil ini ia akan kembali ke penjara besar untuk melakukan aktivitas seperti biasa, memimpin organisasi dan perlawanan, meskipun ancaman silih berganti. “Karena saya sebagai pimpinan mempunyai tanggung jawab belum selesai, saya akan terus berlanjut dan tidak ada ruang sedikitpun yang diberikan oleh pemerintah,” ujarnya.
Pemerintahan baru hasil pemilihan presiden 2024 yang dimenangi Prabowo Subianto, kata dia, jangan mengulang masa lalu. Dia mengatkan, setelah dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo diharapkan jeli melihat keadilan, kebenaran dan kedamaian di atas tanah ini “Kita luruskan apa yang menjadi keinginan dan kehendak rakyat Papua. Negara tidak bisa lihat dari sisi pembangunan tapi lihat dari sisi kemanusiaan. Ketika Pak Prabowo sudah dilantik harapannya untuk menyelesaikan konflik di Papua dengan tindakan humanis dan jangan represif,” ungkapnya.
