Anak Muda Papua Sampaikan Daftar Aspirasi ke Pokja Adat MRP
Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Hutan dan Hak Masyarakat Adat (Amperamada) Papua menemui Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) pada Rabu, 7 Agustus 2024. Tujuan pertemuan itu untuk menyampaikan sejumlah aspirasi yang dianggap penting oleh Amperamada Papua terkait hak-hak masyarakat adat Papua dan juga bagi lingkungan di tanah Papua, dengan menggunakan memomentum peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Agustus.
Sebelumnya Amperamada mengajukan undangan untuk audiensi kepada Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) pada Jumat, 2 Agustus 2024.
Poin-poin aspirasi yang disampaikan Amperamada:
- MRP melakukan review dan mendorong cabut izin perusahaan yang terbukti merugikan, merampas ruang hidup masyarakat adat, dan melanggar HAM di tanah Papua;
- MRP harus mendorong dan menyuarakan secara aktif percepatan proses pengesahan RUU Masyarakat adat;
- MRP harus menyuarakan agar pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Tanah Papua yang sudah memiliki regulasi pengakuan, perlindungan, dan penghormatan hak-hak masyarakat adat untuk segera mengimplementasikannya;
- MRP harus mendorong dan menyuarakan agar pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Tanah Papua yang belum memiliki regulasi pengakuan, perlindungan, dan penghormatan hak-hak masyarakat adat untuk segera menyusun regulasi tersebut dengan melibatkan partisipasi masyarakat adat dan publik secara luas.
Ketua Pokja Adat, Raymon May, yang menerima kedatangan Amperamada menyampaikan apresiasinya atas kunjungan tersebut. Dia mengatakan ada banyak persoalan terkait isu lingkungan, isu hak ulayat masyarakat adat yang selama ini menjadi investasi oleh pihak ketiga tetapi sejauh ini dengan berjalanya investasi dari pihak ke 3 tapi akses manfaat daripada itu masyarakat tidak merasakanya,” ujarnya. “Di kabupaten kota selama ini investasi yang sudah dijalankan masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat adat. Mereka bukan menjadi tuan di atas negerinya sendiri ketika investasi masuk tetapi mereka akan tersingkir atau menjadi penonton terhadap investasi yang masuk ke daerah mereka itu," ujarnya lagi.
Atas masalah-masalah ini, ujarnya, MRP melakukan kolaborasi baik dengan dewan adat Papua, LMA, seluruh NGO atau juga aliansi masyarakat adat, aliansi pemuda, aliansi yang bergabung tujuan kepedulian untuk mendorong masalah-masalah yang terjadi di tanah Papua untuk dilakukan penyelesaian. “Harapan dan kerinduan kami, ke depannya kita bisa bekerjasama khususnya kami dari Pokja Adat yang juga ada program-program kami untuk keberpihakan dan pemberdayaan orang asli Papua, sehingga ke depannya masyarakat Papua itu menjadi tuan di atas negerinya sendiri dan tidak menjadi penonton di atas negerinya sendiri,” katanya.
