Rusak Lingkungan, Masyarakat Merauke Tolak Program Cetak Sawah

Masyarakat Adat Suku Marind dari Merauke, Papua Selatan, kembali menegaskan penolakan mereka terhadap berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai merugikan dan mengorbankan kepentingan rakyat. Dalam konferensi pers yang digelar di sela Konsolidasi Solidaritas Merauke pada Jumat,  14 Maret 2025, di Vertenten MSC Center Jl. Cigombong, Kabupaten Merauke, mereka menuntut penghentian proyek-proyek yang dilakukan atas nama kepentingan nasional. Mereka berpendapat proyek-proyek itu justru membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat adat dan lingkungan sekitar.

Para tokoh adat dan perwakilan masyarakat Suku Marind menegaskan bahwa proyek cetak sawah dan kebun tebu yang digagas sejak pemerintahan Joko Widodo dan dilanjutkan Presiden Prabowo Subianto telah menyebabkan kerusakan lingkungan serta merusak ruang hidup masyarakat adat. "Proyek-proyek ini mengorbankan rakyat, terutama kami sebagai masyarakat adat yang selama ini hidup dengan cara tradisional dan harmonis dengan alam. Kami menuntut agar semua proyek yang merusak ini dihentikan dan segala dampak buruk yang timbul segera diperbaiki," kata salah seorang tokoh Suku Marind. 

Konsolidasi Solidaritas Merauke menyatakan, masyarakat Suku Marind, yang merupakan salah satu suku asli di Provinsi Papua Selatan, terus memperjuangkan hak-hak mereka untuk hidup dengan damai dan mempertahankan tanah leluhur mereka dari ancaman proyek-proyek yang dianggap merusak kehidupan sosial, budaya, dan lingkungan mereka. Mereka bertekad untuk terus menyuarakan penolakan dan perlawanan terhadap kebijakan yang merugikan rakyat, khususnya masyarakat adat, yang menjadi terpinggirkan dalam proyek-proyek besar tersebut.