800 KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS DI ACEH IKUTI FGD ANTIPUNGLI
Pemerintah Aceh melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Pungutan Liar pada Layanan Pendidikan Sekolah tingkat SMA, SMK, dan PKLK di Aula Dinas Pendidikan Aceh, Senin (29/03/2021). Kegiatan tatap muka yang diikuti puluhan stakeholder di level provinsi tersebut juga diikuti oleh 800 kepala sekolah dan pengawas dari kabupaten kota secara virtual.
Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam sambutannya mengatakan bahwa provinsi Aceh belum bebas dari praktik pungutan liar. “Jujur saya mengatakan bahwa Dinas Pendidikan Aceh dan cabangnyan belum bebas dari pungli. Saya berharap di periode kepeminpinan saya tidak adanya pungli, makanya dengan FGD ini, pengelolaan pelayanan pendidikan ke depan harus lebih baik,” ujar Nova Iriansayah.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari pusat yaitu Agung Budi Maryoto selaku Ketua Pelaksana Tugas Saber Pungli Pusat. Agung mengatakan bahwa pada periode 2016-2021 telah diterima 37.698 pengaduan terkait pungli di Indonesia. Selama periode tersebut telah ditetapkan tersangka sebanyak 56.158 orang dengan barang bukti Rp 325.019.446.521.
Sementara narasumber lainnya, Agung Makbul sebagai Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat menyampaikan beberapa titik rawan pungli dalam pelayanan publik, sekaligus mensosialisasikan beberapa ketentuan terkait pungli, termasuk Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli.
Dalam sesi diskusi salah seorang peserta dari Perkumpulan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengatakan perlunya mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pencegahan pungli. Selama ini masyarakat masih enggan menyampaikan pengaduan karena masih lemahnya komitmen penegak hukum dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat. "Perlu adanya strategi yang efektif untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait mekanisme penyampaian pengaduan pungli, sekaligus memastikan setiap pengaduan ditindaklanjuti dengan profesional," katanya. */**
