Menagih Janji Pembenahan Konflik PSN Maluku Utara
AJI Ternate menggelar Talkshow bertajuk "Menagih Janji Kepala Daerah Benahi Konflik PSN di Maluku Utara" di Benteng Orange, Kelurahan Gamalama, Kota Ternate pada Sabtu, 01 Februari 2025.
Ketua Aji Ternate Ikram Salim mengatakan kegiatan kampanye tersebut adalah hasil kolaborasi ini bersama Aliansi Jurnalis Independen Ternate, WALHI, YLBHI dan Tempo Witness dalam proses mengawal isu PSN di Maluku Utara.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempublikasikan dampak proyek strategis nasional atau PSN di Maluku Utara " Selain itu, kami juga launching buku Halmahera Jangan Dijual yang merupakan hasil liputan teman-teman Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate," ujar Ikram.
Kegiatan Talkshow tersebut menghadirkan lima narasumber diantaranya jurnalis senior Machmud ici, Sekretaris Bappeda Provinsi Maluku Utara Herifal Naly Thomas, Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Muksin Amrin, Pengurus Walhi Maluku Utara Faizal Ratuela dan Akademisi Unkhair Muh. Aris Machmud Ici.
Dalam diskusi tersebut dipaparkan bagaimana kondisi warga Gemaf dan Wale yang berada di sekitar kawasan industri nikel tidak bisa lagi memproduksi kopra dan pisang karena kerusakan lingkungan.
Pengurus Walhi Maluku Utara, Faisal Ratuela menjelaskan bahwa kiamat pulau kecil sudah terjadi dan ini tidak bisa dibayar oleh apapun maka negara harus bertanggung jawab soal itu. "Ada kewenangan daerah yang menjadi variabel penting untuk melakukan evaluasi secara total terhadap perizinan di Maluku Utara, karena moratorium itu harus dilakukan dengan melihat perubahan bentangan alam,” ujarnya.
Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Muksin Amrin menyoroti kehadiran pertambangan di Maluku Utara yang menyebabkan banyak persoalan. "Persoalan ekologi dan lingkungan hidup banyak menjadi sorotan publik kemudian pembuangan limba, galian tanah dan sebagainya yang menyebabkan berbagai masalah serius bagi masyarakat," ujarnya.
Sekretaris Bappeda Maluku Utara Herifal Naly Thomas mengatakan pemerintahan memprioritaskan hilirisasi nikel. Dia mengklaim pemerintah menyiapkan infrastruktur supaya desa bisa maju dan mandiri.
Sedangkan Muhammad Aris menyebutkan apa yang terjadi hari ini merupakan kegagalan perencanaan negara. Kerusakan lingkungan yang terjadi di laut selalu berhubungan dengan PSN. Karena laut hanya dianggap halaman belakang yang tidak memiliki peran dan fungsi, padahal jika laut dikelola dengan baik, laut akan sangat menguntungkan. Dia juga mengatakan bahwa kualitas air di Weda Tengah terus menurun dan berada di kondisi krisis. Hal itu menyebabkan
biota laut maupun ikan di sana tidak bisa dikonsumsi. “Tidak ada dalam sejarah bahwa daerah di lingkar tambang itu, masyarakatnya sejahtera,” ujarnya.
